Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Sederhananya, THR bukan bonus sukarela atau hadiah kebaikan hati pemilik usaha, melainkan kewajiban hukum yang punya aturan jelas soal siapa yang berhak, berapa besarnya, dan kapan harus cair. Salah memahami satu poin saja bisa berujung pada komplain karyawan, sanksi, sampai rusaknya kepercayaan tim.
Dari pengalaman mendampingi pelaku UMKM, urusan THR sering menjadi titik gesekan yang tidak perlu. Banyak pengusaha kecil menganggap THR cukup dikira-kira saja, lalu kaget saat karyawan baru menuntut, atau bingung menghitung untuk yang baru bekerja beberapa bulan. Padahal aturan mainnya sudah baku dan justru memudahkan, asalkan dipahami sejak awal sebelum kas terkuras mendadak di akhir bulan jelang lebaran.
Artikel ini membahas tuntas aturan THR dari sisi pengusaha: dasar hukum yang mewajibkan, kriteria karyawan yang berhak baik tetap maupun kontrak, besaran dan rumus perhitungan proporsional, batas waktu pembayaran, sanksi bila telat, contoh perhitungan konkret, sampai tips agar arus kas tidak kelimpungan saat musim THR tiba.
Apa Itu Tunjangan Hari Raya (THR)
Tunjangan Hari Raya keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, atau keluarganya, menjelang hari raya keagamaan yang dianut. Hari raya yang dimaksud disesuaikan dengan agama masing-masing pekerja: Idulfitri bagi yang beragama Islam, Natal bagi Kristen dan Katolik, Nyepi bagi Hindu, Waisak bagi Buddha, dan Imlek bagi penganut Konghucu. Pembayarannya dilakukan satu kali dalam setahun.
Yang sering disalahpahami pengusaha pemula, THR berbeda dengan gaji ke-13, bonus tahunan, atau insentif kinerja. THR melekat pada hubungan kerja dan dijamin regulasi, sementara bonus atau insentif bersifat kebijakan perusahaan yang boleh ada boleh tidak. Karena itu THR tidak bisa dinegosiasikan ke bawah atau dihapus dengan alasan usaha sedang lesu, kecuali ada kesepakatan resmi yang tetap tunduk pada batas minimum hukum.
Nah, posisi THR sebagai hak yang dijamin negara inilah yang membuat pemahaman akurat menjadi penting bagi pemilik usaha. Bagi yang sedang membangun struktur kerja, memahami THR adalah bagian dari belajar cara menghitung gaji karyawan secara utuh, sebab komponen pengupahan yang rapi akan memudahkan perhitungan THR di kemudian hari. Pengaturan komponen ini sebaiknya dipikirkan sejak cara mempekerjakan karyawan pertama kali.
Dasar Hukum yang Mewajibkan THR
Aturan THR di Indonesia berpijak pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Regulasi inilah yang menjadi rujukan utama soal kewajiban membayar THR, kriteria penerima, besaran, sampai batas waktu pembayaran. Setiap tahun, ketentuan ini biasanya dipertegas kembali melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menjelang hari raya, namun substansi aturannya bersumber dari Permenaker tersebut.
Di tingkat lebih tinggi, kewajiban perlindungan pekerja secara umum bersumber dari undang-undang ketenagakerjaan yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksananya. THR adalah salah satu bentuk konkret dari perlindungan tersebut. Informasi resmi dan panduan tahunan soal THR dapat ditelusuri lewat saluran pemerintah, sementara konteks kebijakan pengupahan secara umum dapat dipantau melalui Kementerian Koperasi dan UKM bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk memahami posisi THR sebagai bagian dari biaya operasional yang punya konsekuensi pajak, pelaku usaha juga bisa merujuk panduan resmi di Direktorat Jenderal Pajak.
Pro Tip: THR berlaku untuk semua skala usaha, termasuk UMKM
Kesalahpahaman umum: banyak pemilik usaha kecil mengira THR hanya wajib bagi perusahaan besar. Kewajiban THR berlaku selama ada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, terlepas dari skala usaha. Warung, bengkel, atau toko dengan beberapa karyawan tetap terikat aturan yang sama. Antisipasi sejak awal agar tidak terkejut di musim lebaran.
Siapa yang Berhak Menerima THR
Kriteria penerima THR sebenarnya sederhana, tetapi sering keliru dipahami. Pekerja berhak menerima THR apabila telah mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus, terhitung sampai menjelang hari raya. Artinya, karyawan yang baru bekerja kurang dari satu bulan belum masuk kategori penerima THR menurut ketentuan masa kerja ini.
Yang penting dicatat, hak THR tidak membedakan status hubungan kerja. Baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (karyawan kontrak) sama-sama berhak, selama memenuhi syarat masa kerja minimal satu bulan. Inilah yang sering luput: sebagian pengusaha mengira THR hanya untuk karyawan tetap, padahal karyawan kontrak yang sudah bekerja lebih dari sebulan juga wajib menerimanya.
Dari pengalaman mendampingi pelaku UMKM, kasus yang paling sering memicu perselisihan adalah karyawan yang baru saja mengundurkan diri atau diberhentikan menjelang hari raya. Aturannya, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir dalam rentang tertentu sebelum hari raya tetap berhak atas THR proporsional, khususnya bagi yang berstatus karyawan tetap. Maka penting bagi pengusaha mendokumentasikan tanggal mulai dan berakhirnya hubungan kerja dengan rapi lewat perjanjian kerja yang jelas agar tidak ada celah perselisihan.
Besaran THR untuk Karyawan
Besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan, dengan dua kategori utama. Untuk pekerja yang sudah punya masa kerja dua belas bulan atau lebih, THR yang diberikan adalah sebesar satu bulan upah. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari dua belas bulan, THR dihitung secara proporsional sesuai lama bekerja.
Pertanyaan yang selalu muncul: upah mana yang dipakai sebagai dasar perhitungan? Komponen upah yang digunakan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap di sini berarti tunjangan yang dibayarkan rutin tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian, misalnya tunjangan jabatan. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan atau uang transport harian yang dihitung per kehadiran tidak dimasukkan ke dalam dasar perhitungan THR.
Bagi pekerja yang upahnya dihitung harian atau berdasarkan satuan hasil, ada cara perhitungan tersendiri menggunakan rata-rata upah dalam periode tertentu. Yang menarik, untuk usaha dengan sistem upah harian atau borongan, pencatatan upah yang rapi menjadi kunci agar perhitungan THR tidak salah. Di sinilah buku kas harian dan pembukuan upah yang tertib sangat membantu, sekaligus mempermudah saat menyusun pengelolaan arus kas usaha.
Rumus dan Cara Menghitung THR Proporsional
Inti dari perhitungan THR sebenarnya hanya ada pada satu rumus proporsional yang sederhana. Untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari dua belas bulan, rumusnya adalah sebagai berikut:
Hanya ada satu rumus inti: masa kerja dibagi dua belas, lalu dikalikan upah sebulan.
Masa kerja dihitung dalam satuan bulan. Bila terdapat sisa hari, praktik yang lazim adalah membulatkan ke atas menjadi satu bulan penuh untuk kebaikan pekerja, meskipun beberapa perusahaan menerapkan perhitungan harian yang lebih rinci. Yang terpenting, gunakan satu metode yang konsisten dan transparan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tahun-tahun berikutnya. Bagi pengusaha yang ingin merapikan komponen biaya tenaga kerja, perhitungan THR ini sebaiknya masuk ke dalam anggaran usaha tahunan sejak awal.
Contoh Perhitungan THR
Agar lebih jelas, mari kita lihat penerapan rumus di atas dalam beberapa skenario yang umum ditemui di lapangan. Anggap upah sebulan seorang karyawan adalah Rp 4.000.000 (upah pokok ditambah tunjangan tetap).
- Masa kerja 24 bulan. Karena sudah lebih dari dua belas bulan, karyawan menerima THR penuh sebesar satu bulan upah, yaitu Rp 4.000.000.
- Masa kerja 6 bulan. Perhitungannya (6 dibagi 12) dikali Rp 4.000.000 sama dengan Rp 2.000.000. Karyawan menerima THR proporsional sebesar Rp 2.000.000.
- Masa kerja 3 bulan. Perhitungannya (3 dibagi 12) dikali Rp 4.000.000 sama dengan Rp 1.000.000. Karyawan berhak atas THR Rp 1.000.000.
- Masa kerja 20 hari. Karena belum genap satu bulan, karyawan belum memenuhi syarat dan belum berhak menerima THR di periode itu.
Dari contoh tersebut terlihat polanya: semakin lama masa kerja, semakin besar proporsi THR yang diterima, hingga mencapai maksimum satu bulan upah penuh pada masa kerja dua belas bulan. Logika ini adil karena mengukur kontribusi waktu kerja, sekaligus mudah dijelaskan ke karyawan bila ada pertanyaan. Transparansi perhitungan seperti ini juga ikut membangun loyalitas dan kepercayaan, dalam hal ini loyalitas tim terhadap pemilik usaha yang adil.
Key Takeaway: Tunjukkan slip perhitungan THR ke karyawan
Banyak konflik THR muncul bukan karena nominalnya kecil, melainkan karena karyawan tidak paham dari mana angka itu berasal. Sertakan rincian: upah dasar yang dipakai, masa kerja yang dihitung, dan rumus proporsionalnya. Slip yang transparan menutup ruang prasangka dan menjadikan THR alat membangun kepercayaan, bukan sumber curiga.
Waktu Pembayaran THR Maksimal H-7
Aturan waktu pembayaran THR sangat tegas dan tidak boleh diabaikan. THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Batas waktu H-7 ini bersifat maksimal, artinya pengusaha boleh membayar lebih awal, tetapi tidak boleh melewatinya. Tujuannya jelas: agar pekerja punya cukup waktu memanfaatkan THR untuk keperluan hari raya.
Pembayaran THR harus dilakukan dalam bentuk uang dan menggunakan mata uang rupiah. Pengusaha tidak boleh mengganti THR dengan barang, sembako, atau bentuk natura lainnya sebagai pengganti kewajiban uang. Hal ini sering jadi titik keliru: memberi parsel atau sembako boleh saja sebagai tambahan kebaikan, tetapi tidak bisa menggantikan kewajiban membayar THR dalam bentuk uang tunai atau transfer.
Jujur saja, batas H-7 inilah yang paling sering membuat pengusaha kecil kalang kabut. Pengeluaran THR untuk seluruh karyawan jatuh dalam waktu berdekatan dan jumlahnya bisa setara satu bulan biaya gaji. Tanpa persiapan kas, momen ini bisa mengguncang likuiditas usaha. Karena itu, menyiapkan dana THR jauh-jauh hari adalah bagian dari manajemen keuangan usaha yang sehat, bukan beban dadakan yang ditambal di menit terakhir. Literasi keuangan praktis seperti ini juga banyak dibahas dalam materi edukasi resmi di Sikapi Uangmu OJK.
Sanksi Keterlambatan dan Tidak Membayar THR
Pemerintah tidak main-main soal kepatuhan THR, dan ada konsekuensi nyata bila pengusaha lalai. Sanksi dibedakan menjadi dua kategori: keterlambatan pembayaran dan tidak membayar sama sekali. Keduanya memberatkan dan sebaiknya dihindari sejauh mungkin.
Untuk keterlambatan, pengusaha yang membayar THR melewati batas waktu yang ditentukan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Denda ini dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan, dan yang penting dipahami, kewajiban membayar THR tidak gugur meski sudah kena denda. Jadi pengusaha tetap harus melunasi THR penuh ditambah denda keterlambatannya.
Sementara bagi pengusaha yang sama sekali tidak membayar THR atau melanggar ketentuannya, dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai pembekuan kegiatan usaha, tergantung tingkat pelanggaran. Singkatnya, biaya melanggar jauh lebih mahal daripada biaya patuh. Memahami kewajiban semacam ini adalah bagian dari manajemen risiko bisnis yang sering diabaikan pemilik usaha kecil. Bila usaha Anda sudah berbadan hukum dan terdaftar lewat sistem OSS, kepatuhan ketenagakerjaan termasuk THR menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional yang tertib.
Tips Mengelola THR bagi Pengusaha
Setelah memahami aturannya, tantangan berikutnya adalah memastikan THR tidak menjadi beban yang mengguncang usaha. Berikut langkah praktis yang bisa diterapkan pengusaha agar musim THR berjalan mulus:
- Sisihkan dana THR secara bulanan. Alih-alih menyiapkan dana sekaligus jelang lebaran, sisihkan sebagian setiap bulan ke pos khusus. Dengan begini beban tidak menumpuk di satu momen dan kas tetap stabil.
- Catat masa kerja setiap karyawan dengan rapi. Dokumentasikan tanggal mulai bekerja agar perhitungan proporsional akurat. Catatan yang berantakan adalah sumber utama salah hitung dan komplain.
- Pisahkan upah tetap dan tidak tetap di slip gaji. Dengan pemisahan yang jelas sejak awal, menentukan dasar perhitungan THR menjadi mudah dan tidak perlu menghitung ulang dari nol.
- Bayar sebelum batas H-7. Jangan menunggu mepet. Membayar beberapa hari lebih awal memberi ruang bila ada koreksi, sekaligus menunjukkan itikad baik kepada tim.
- Komunikasikan rincian THR secara terbuka. Beri tahu karyawan cara perhitungannya, terutama bagi yang masa kerjanya belum genap setahun, agar tidak ada salah paham soal nominal.
Tapi jujur, ada satu pandangan kontrarian yang perlu disampaikan: bagi usaha yang benar-benar mampu, memberi THR sedikit di atas ketentuan minimum sering kali investasi yang murah dibanding biaya kehilangan karyawan baik. THR yang dihitung mepet aturan memang sah, tetapi dalam usaha kecil yang sangat bergantung pada segelintir orang inti, kemurahan hati yang terukur bisa jadi pengikat loyalitas paling efektif. Ini soal menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan strategi retensi karyawan jangka panjang. Bila usaha Anda sedang menata struktur SDM dan kebijakan kompensasi, ini area di mana pendampingan mentor bisa sangat membantu.
Benchmark: THR yang disiapkan bulanan mengalahkan THR yang ditambal dadakan
Pengusaha yang menyisihkan dana THR setiap bulan ke pos terpisah hampir tidak pernah mengalami krisis kas di musim lebaran. Sebaliknya, yang baru memikirkan THR seminggu sebelum hari raya kerap terpaksa menunda pembayaran lain atau berutang. Disiplin kecil tiap bulan mengalahkan panik besar sekali setahun.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu Tunjangan Hari Raya (THR)?
THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. THR merupakan kewajiban hukum, bukan bonus sukarela, dan diberikan satu kali dalam setahun sesuai hari raya yang dianut pekerja.
Apa dasar hukum kewajiban membayar THR?
Dasar hukum utama THR adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ketentuannya biasa dipertegas setiap tahun melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menjelang hari raya.
Apakah karyawan kontrak berhak mendapat THR?
Berhak. Hak THR tidak membedakan status karyawan tetap atau kontrak. Baik pekerja dengan perjanjian waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu sama-sama berhak menerima THR, selama sudah memenuhi syarat masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
Bagaimana cara menghitung THR proporsional?
Untuk masa kerja kurang dari dua belas bulan, THR dihitung dengan rumus (masa kerja dalam bulan dibagi 12) dikali upah sebulan. Contohnya, karyawan dengan masa kerja 6 bulan dan upah Rp 4.000.000 menerima (6 dibagi 12) dikali Rp 4.000.000 sama dengan Rp 2.000.000.
Kapan THR paling lambat harus dibayarkan?
THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Batas H-7 ini bersifat maksimal, sehingga pengusaha boleh membayar lebih awal tetapi tidak boleh melewatinya. Pembayaran harus dalam bentuk uang rupiah, bukan barang atau natura.
Apa sanksi bila pengusaha terlambat membayar THR?
Pengusaha yang membayar THR melewati batas waktu dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Denda dibayarkan kepada pekerja bersangkutan, dan kewajiban membayar THR penuh tidak gugur meski denda sudah dikenakan.
Komponen upah apa yang dipakai untuk menghitung THR?
Dasar perhitungan THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang dibayarkan rutin tanpa dikaitkan kehadiran atau pencapaian. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan dan transport harian yang dihitung per kehadiran tidak dimasukkan ke dalam dasar perhitungan.
Apakah usaha kecil atau UMKM juga wajib membayar THR?
Wajib. Kewajiban THR berlaku selama ada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, terlepas dari skala usaha. Warung, bengkel, atau toko dengan karyawan tetap terikat aturan yang sama, sehingga pemilik usaha kecil perlu menyiapkan dana THR sejak awal.
Kesimpulan
Tunjangan Hari Raya adalah kewajiban hukum yang melekat pada setiap hubungan kerja, bukan kebaikan hati yang bisa ditawar. Aturannya jelas dan justru memudahkan: berhak bagi yang masa kerjanya minimal satu bulan, baik tetap maupun kontrak, dengan besaran satu bulan upah untuk masa kerja dua belas bulan dan proporsional untuk yang kurang dari itu. Pembayaran maksimal tujuh hari sebelum hari raya, dalam bentuk uang, dengan sanksi denda bagi yang terlambat.
Satu nasihat untuk menutup: perlakukan THR sebagai pos pengeluaran yang dapat direncanakan, bukan kejutan tahunan yang mengguncang kas. Dengan menyisihkan dana secara bulanan, mencatat masa kerja dengan rapi, dan berkomunikasi terbuka soal perhitungan, momen THR berubah dari sumber stres menjadi alat membangun kepercayaan tim. Kepatuhan yang dijalankan dengan rapi selalu lebih murah daripada konflik dan sanksi.
Jika Anda sedang menata sistem pengupahan, kebijakan SDM, atau keuangan usaha agar lebih rapi dan patuh aturan, tim Mentor Bisnis Indonesia siap membantu dari perencanaan sampai praktik harian. Lengkapi pula pemahaman Anda lewat panduan cara membuat SOP perusahaan agar kebijakan THR dan ketenagakerjaan lain terdokumentasi dengan baik sejak awal.
